Aturan baru soal perceraian kembali jadi perbincangan. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, pasangan yang ingin bercerai karena konflik diwajibkan berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Tujuannya terdengar mulia: memberi waktu untuk berpikir, meredakan emosi, dan membuka peluang rujuk. Tapi, apakah aturan ini benar-benar menjawab persoalan di lapangan?
Kita perlu jujur melihat realitas. Banyak rumah tangga yang berakhir bukan karena emosi sesaat, melainkan konflik yang sudah berlangsung lama. Pertengkaran yang terus-menerus, komunikasi yang buntu, bahkan kekerasan semua itu tidak selesai hanya dengan “menunggu waktu”. Dalam kondisi seperti ini, memaksa pasangan untuk bertahan dalam status yang tidak sehat selama enam bulan bisa jadi bukan solusi, melainkan tambahan beban.
Di atas kertas, aturan ini memang terlihat ideal. Negara ingin memastikan bahwa perceraian bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Namun, kehidupan rumah tangga bukan sekadar soal prosedur administratif. Ada emosi, ada tekanan psikologis, bahkan ada keselamatan yang dipertaruhkan. Ketika aturan diterapkan terlalu kaku, justru di situlah masalah muncul.
Bayangkan seseorang yang berada dalam hubungan penuh tekanan setiap hari diwarnai pertengkaran atau bahkan ketakutan. Dalam situasi seperti itu, kewajiban menunggu enam bulan bisa terasa seperti hukuman tambahan. Alih-alih melindungi, aturan ini berpotensi memperpanjang penderitaan.
Dari sudut pandang nilai keadilan, ini menjadi persoalan serius. Hukum seharusnya hadir untuk melindungi, bukan justru memperumit keadaan. Apalagi jika dilihat dari prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Jika suatu aturan justru menimbulkan dampak sebaliknya, maka sudah sepatutnya untuk dikaji ulang.
Menariknya, dalam praktik peradilan sendiri, aturan ini tidak selalu diterapkan secara mutlak. Ada hakim yang tetap mengabulkan perceraian meskipun syarat enam bulan belum terpenuhi, terutama jika kondisi rumah tangga sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan. Ini menunjukkan bahwa di balik aturan formal, masih ada ruang bagi pertimbangan nurani dan keadilan substantif.
Di sinilah pentingnya fleksibilitas dalam hukum. Tidak semua kasus bisa dipukul rata dengan satu aturan yang sama. Setiap rumah tangga punya cerita, punya kompleksitasnya sendiri. Karena itu, pendekatan yang terlalu seragam justru berisiko mengabaikan realitas yang ada.
Lebih dari itu, jika tujuan utamanya adalah menekan angka perceraian, pendekatan administratif saja tidak cukup. Masalah utama sering kali bukan pada proses cerai, tetapi pada kualitas hubungan itu sendiri. Minimnya edukasi pranikah, lemahnya komunikasi, hingga kurangnya akses konseling menjadi faktor yang jarang disentuh kebijakan.
Artinya, solusi tidak bisa hanya berhenti pada “mempersulit perceraian”. Yang lebih penting adalah memperkuat fondasi keluarga sejak awal. Pendidikan tentang hubungan, pengelolaan emosi, hingga akses layanan konseling harus menjadi prioritas. Dengan begitu, perceraian bisa dicegah dari akarnya, bukan sekadar ditunda prosesnya.
Pada akhirnya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memahami manusia, bukan sekadar mengatur mereka. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memang lahir dengan niat baik, tetapi implementasinya perlu disertai kepekaan terhadap kondisi nyata. Jangan sampai aturan yang dimaksudkan untuk menjaga keluarga justru menjadi beban bagi mereka yang sudah berada di titik rapuh.
Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya bertanya, “bagaimana mencegah perceraian,” tetapi juga “bagaimana melindungi mereka yang sudah tidak bisa bertahan.” Karena pada akhirnya, tujuan hukum bukan sekadar menjaga ikatan, tetapi memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi yang utama.