Perceraian bukan hanya soal berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang cukup kompleks, terutama terkait hak-hak istri dan anak. Dalam praktiknya di Indonesia, persoalan ini masih sering menjadi masalah, khususnya ketika hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pihak mantan suami.
Secara hukum, negara telah memberikan perlindungan yang cukup jelas terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Namun, persoalan utama sering kali bukan pada kurangnya aturan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.
Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mantan istri memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Hak tersebut antara lain nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), mut’ah (pemberian sebagai bentuk penghormatan), serta nafkah madhiyah (nafkah yang belum dibayarkan selama perkawinan). Selain itu, jika terdapat anak dari perkawinan tersebut, maka mantan suami juga wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa .
Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa setelah perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian, serta melunasi mahar yang masih terhutang. Bahkan, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajiban tersebut jika tidak dilakukan secara sukarela .
Namun demikian, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa banyak perempuan yang tidak mendapatkan haknya secara penuh. Tidak sedikit mantan suami yang mengabaikan kewajiban nafkah, baik kepada mantan istri maupun anak. Kondisi ini tentu sangat merugikan, terutama bagi anak yang seharusnya tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan meskipun orang tuanya telah bercerai.
Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini. Anak yang menjadi korban perceraian rentan mengalami berbagai dampak negatif, seperti kurangnya kasih sayang, masalah psikologis, hingga risiko pergaulan yang tidak sehat . Oleh karena itu, hukum menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
Selain itu, hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Aturan ini mendorong hakim untuk lebih sensitif terhadap kondisi perempuan, termasuk jika perempuan tersebut menjadi korban dalam rumah tangga. Hakim diwajibkan mempertimbangkan aspek psikologis, ketidakberdayaan, hingga dampak yang dialami perempuan dalam mengambil keputusan .
Meski demikian, upaya hukum seperti pengajuan eksekusi putusan sering kali menjadi jalan terakhir bagi perempuan untuk mendapatkan haknya. Sayangnya, proses ini tidak selalu mudah karena membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Akibatnya, banyak perempuan yang memilih tidak melanjutkan proses hukum meskipun haknya tidak terpenuhi.
Dari sini terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Diperlukan peran aktif dari semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak benar-benar terpenuhi.
Pada akhirnya, perceraian seharusnya tidak menjadi alasan hilangnya tanggung jawab, terutama terhadap anak. Hukum telah memberikan landasan yang jelas, kini tantangannya adalah bagaimana memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan secara adil dan konsisten di tengah masyarakat.