Fenomena pengalihan kredit kendaraan bermotor atau oper kredit di tengah masyarakat bukanlah hal baru. Di balik kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan perusahaan leasing, tersimpan praktik yang kerap menjadi “jalan pintas” bagi debitur yang tak lagi mampu membayar cicilan. Sayangnya, jalan pintas ini sering ditempuh melalui mekanisme bawah tangan—tanpa persetujuan kreditur—yang justru membuka ruang persoalan hukum yang serius, baik bagi debitur awal maupun pihak ketiga.
Dalam perspektif hukum perjanjian, praktik oper kredit sejatinya merupakan bentuk pengalihan hak dan kewajiban yang harus tunduk pada prinsip dasar pacta sunt servanda, yakni setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, siapa pun yang terikat dalam perjanjian pembiayaan wajib menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan awal. Masalah muncul ketika debitur secara sepihak mengalihkan objek jaminan—yang masih terikat fidusia—kepada pihak ketiga tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan.
Secara normatif, tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Larangan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian dan keamanan dalam hubungan pembiayaan. Ketika ketentuan ini dilanggar, konsekuensinya tidak hanya perdata dalam bentuk wanprestasi, tetapi juga dapat merambah ranah pidana.
Di sinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, oper kredit bawah tangan dianggap sebagai solusi praktis bagi debitur yang kesulitan ekonomi. Namun di sisi lain, praktik ini justru menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Debitur awal tetap dibebani kewajiban pembayaran meskipun objek telah dialihkan. Pihak ketiga, yang mungkin telah membayar cicilan hingga lunas, justru tidak memiliki legitimasi hukum untuk mengklaim kepemilikan secara sah. Sementara itu, perusahaan pembiayaan menghadapi risiko kehilangan kontrol atas objek jaminan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada praktik oper kredit itu sendiri, melainkan pada cara pelaksanaannya yang mengabaikan prosedur hukum. Oper kredit yang dilakukan secara resmi, dengan persetujuan kreditur, justru merupakan mekanisme yang sah dan memberikan perlindungan bagi semua pihak. Dalam skema ini, hak dan kewajiban beralih secara legal kepada debitur baru, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Lebih jauh, fenomena ini juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pihak yang belum memahami bahwa kendaraan yang masih dalam status kredit bukanlah sepenuhnya milik debitur, melainkan objek jaminan fidusia. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kondisi ekonomi yang memaksa, sehingga pilihan rasional seringkali dikalahkan oleh kebutuhan mendesak.
Dalam konteks perlindungan hukum, negara sebenarnya telah menyediakan dua mekanisme: preventif dan represif. Secara preventif, regulasi telah mengatur secara jelas prosedur pengalihan hak dan kewajiban. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan para pihak. Sementara itu, secara represif, sanksi pidana dan gugatan perdata menjadi instrumen penegakan hukum ketika pelanggaran terjadi. Sayangnya, pendekatan represif sering kali datang terlambat, ketika kerugian sudah tidak terhindarkan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan ini. Pertama, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi kunci utama. Edukasi mengenai konsekuensi hukum oper kredit bawah tangan harus diperluas, tidak hanya melalui lembaga formal tetapi juga melalui peran aktif perusahaan pembiayaan. Kedua, perusahaan leasing perlu lebih proaktif dalam menyediakan mekanisme pengalihan kredit yang mudah, transparan, dan terjangkau, sehingga masyarakat tidak tergoda untuk mengambil jalan ilegal. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera.
Pada akhirnya, hukum hadir bukan untuk menghambat, melainkan untuk melindungi. Oper kredit bukanlah masalah selama dilakukan sesuai koridor hukum. Namun ketika praktik ini dijalankan secara sembunyi-sembunyi, ia berubah menjadi bom waktu yang dapat merugikan semua pihak. Jalan pintas mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dalam perspektif hukum, ia sering kali berujung pada jalan buntu.