Perkawinan anak di Indonesia belum juga mereda. Alih-alih menurun setelah batas usia menikah dinaikkan menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi kawin justru semakin meningkat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah aturan hukum sudah cukup kuat, atau justru masih menyisakan celah?
Faktanya, dispensasi kawin kini sering menjadi “jalan pintas” bagi keluarga yang ingin tetap menikahkan anak di bawah umur. Padahal, dampaknya tidak main-main—mulai dari putus sekolah, risiko kesehatan, hingga masa depan anak yang terhambat.
Lalu, bagaimana cara mengatasinya?
1. Ubah Pola Pikir: Nikah Bukan Solusi Cepat
Banyak orang tua masih menganggap menikahkan anak sebagai solusi dari masalah, seperti ekonomi atau pergaulan bebas. Padahal, menikah di usia dini justru berpotensi menambah masalah baru. Orang tua perlu mulai melihat pendidikan dan pengembangan anak sebagai prioritas utama.
2. Edukasi Seks dan Reproduksi Harus Terbuka
Kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama dispensasi kawin. Ini menunjukkan bahwa edukasi masih minim. Remaja perlu diberi pemahaman yang jujur dan jelas tentang risiko pergaulan bebas, bukan sekadar dilarang tanpa penjelasan.
3. Perketat Izin Dispensasi Kawin
Saat ini, alasan “mendesak” sering kali multitafsir. Pemerintah dan pengadilan perlu memperjelas batasannya. Hakim juga harus lebih selektif, agar dispensasi benar-benar hanya diberikan dalam kondisi darurat, bukan sekadar formalitas.
4. Pendidikan Harus Jadi Prioritas, Bukan Pilihan
Banyak anak menikah karena putus sekolah. Ini realita yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan yang terjangkau dan relevan, termasuk pelatihan keterampilan agar anak punya alternatif selain menikah muda.
5. Lawan Tekanan Sosial dan Budaya
Masih banyak anggapan bahwa perempuan harus cepat menikah agar tidak “terlambat”. Pola pikir ini harus dilawan. Tokoh masyarakat dan agama punya peran penting untuk mengedukasi bahwa kesiapan jauh lebih penting daripada usia.
Jangan Sampai Dispensasi Jadi Kebiasaan
Jika tidak dikendalikan, dispensasi kawin bisa berubah dari pengecualian menjadi kebiasaan. Ini berbahaya, karena justru melemahkan tujuan hukum itu sendiri untuk melindungi anak.
Perkawinan anak bukan hanya soal aturan, tapi soal masa depan generasi. Jika semua pihak—orang tua, masyarakat, dan pemerintah—tidak bergerak bersama, masalah ini akan terus berulang.
Sekarang pertanyaannya sederhana: mau terus membiarkan, atau mulai berubah?