Secara normatif, hukum waris Islam (faraid) menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama pewarisan. Artinya, hanya mereka yang memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan yang sah yang diakui sebagai ahli waris. Dalam struktur ini, anak tiri tidak termasuk sebagai ahli waris langsung dari orang tua tirinya. Hal ini karena tidak adanya hubungan biologis di antara keduanya.
Persoalan warisan kerap menjadi sumber konflik dalam keluarga. Tidak sedikit hubungan kekeluargaan yang retak hanya karena pembagian harta peninggalan. Dalam konteks ini, satu isu yang sering luput dari perhatian namun menyimpan kompleksitas besar adalah kedudukan anak tiri dalam hukum waris Islam. Apakah mereka berhak atas warisan, atau justru terpinggirkan oleh sistem hukum yang berbasis hubungan darah?
Namun, realitas sosial tidak sesederhana konstruksi normatif tersebut. Dalam praktik kehidupan keluarga modern, anak tiri sering kali hidup, tumbuh, bahkan diasuh sepenuhnya oleh orang tua tirinya. Mereka berbagi kehidupan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam satu rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, menafikan hak anak tiri terhadap harta peninggalan orang tua tirinya terasa tidak sejalan dengan rasa keadilan.
Di sinilah hukum Islam sebenarnya menunjukkan fleksibilitasnya. Meskipun anak tiri bukan ahli waris utama, bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah melalui konsep wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209. Ketentuan ini memberikan ruang bagi anak tiri untuk memperoleh bagian maksimal sepertiga dari harta warisan, meskipun tidak secara otomatis menjadi ahli waris.
Kehadiran wasiat wajibah ini sejatinya merupakan bentuk kompromi antara teks hukum dan nilai keadilan sosial. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan norma syariah dengan realitas keluarga yang terus berkembang. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan.
Hal ini terlihat dari perkembangan putusan pengadilan, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengambil langkah progresif dengan memberikan bagian warisan kepada anak tiri tidak hanya melalui wasiat, tetapi juga dalam kerangka pembagian sisa harta (ashabah). Bahkan, dalam kasus tersebut, anak tiri memperoleh porsi yang signifikan dari harta warisan.
Putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu kaku. Hakim, sebagai penafsir hukum, memiliki peran penting dalam menghadirkan keadilan substantif. Ketika teks hukum dianggap tidak cukup mengakomodasi realitas sosial, maka interpretasi menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
Meski demikian, pendekatan progresif ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Apakah perlu dilakukan reformulasi hukum waris agar lebih adaptif terhadap struktur keluarga modern? Ataukah cukup dengan mengandalkan putusan-putusan pengadilan sebagai solusi kasuistik?
Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Sistem hukum waris tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat dan hukum perdata Barat. Akibatnya, sering terjadi perbedaan dalam praktik pembagian warisan, termasuk dalam hal pengakuan terhadap anak tiri.
Pada akhirnya, persoalan hak waris anak tiri bukan sekadar soal legalitas, tetapi juga soal keadilan. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Anak tiri yang telah hidup dan berkontribusi dalam sebuah keluarga seharusnya tidak diposisikan sebagai “orang luar” ketika pembagian warisan terjadi.
Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih responsif. Baik melalui legislasi maupun putusan pengadilan, hukum waris di Indonesia perlu bergerak menuju arah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebab, pada akhirnya, hukum yang baik bukan hanya yang pasti, tetapi juga yang mampu memberikan rasa adil bagi semua pihak.